Sejumlah Ruangan Pemprov Maluku Utara Disegel Pasca OTT KPK


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) amankan menangkap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani bersama 14 orang pihak swasta dan pejabat lingkungan pemerintah Maluku Utara pada Senin (18/12/2023).

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (19/12/2023) pagi membenarkan operasi senyap Tim penyidik KPK tersebut.

"Sejauh ini lebih dari 15 orang yang ditangkap baik di Jakarta Selatan maupun Kota Ternate. Di antaranya benar Gubernur Maluku Utara dan beberapa pejabat lainnya serta pihak swasta," kata Ali Fikri.

Tim juga mengamankan sejumlah uang dari OTT tersebut. Uang disinyalir berkaitan dengan dugaan suap lelang jabatan serta proyek pengadaan barang dan jasa.

Ali enggan membeberkan secara rinci siapa saja pihak-pihak yang diamankan bersama Gubernur Maluku Utara. Dia hanya memastikan bahwa para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan intensif hingga pagi ini.

Lanjut dia, salah satu pihak terjaring yaitu Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba, sejumlah pejabat, hingga pihak swasta.

“Masih dilakukan permintaan keterangan terhadap para pihak yang ditangkap,” ujar Ali.

Ali menggarisbawahi jumlah pihak diamankan bisa bertambah tergantung proses perkembangan penelusuran perkara dugaan rasuah tersebut. Nantinya, jumlah pihak diamankan hingga yang ditetapkan tersangka, serta jumlah uang diamankan bakal dibeberkan dalam jumpa pers nanti di Gedung Merah Putih KPK K4, Jakarta Selatan.

“Selengkapnya akan kami sampaikan setelah memastikan seluruh proses kegiatan selesai,” tandas Ali.

Pasca OTT KPK sejumlah kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov Malut dilakukan penyegelan oleh tim satgas KPK. 

Kabar yang beredar, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), termasuk ruang kerja Gubernur Abdul Gani Kasuba di Sofifi juga disegel. 

KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. KPK berjanji akan mengumumkan secara transparan para pihak yang diamankan hingga kronologi OTT di Maluku Utara dan Jakarta.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama