Fokus1news, Jakarta - Sebelum membeli rumah penting memastikan kepemilikan tanah sah dan bebas sengketa. Agar terhindar dari masalah hukum, lakukan antisipasi dengan pengecekan ke instansi terkait.
Pengamat properti, Muhammad Rizal Siregar, memberikan tips untuk nasabah pembeli properti rumah Jual Beli tanah harus dilakukan dengan tunai dan terang, serta harus ditinjau kembali mengenai validitas kepemilikan.
"Jual beli tanah harus dilakukan dengan tunai dan terang, serta harus ditinjau kembali mengenai validitas kepemilikan,” jelas pengamat properti, Muhammad Rizal Siregar.
Berikut tips pencegahan untuk tidak tertipu jual beli kepemilikan Seetifikat Hak Milik (SHM) ganda dalam perumahan.
1. Melakukan Pemeriksaan Keabsahan Sertifikat Tanah
Meskipun penjual menunjukkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terlihat sah, calon pembeli tetap harus melakukan verifikasi menyeluruh. Pastikan sertifikat tersebut tidak bermasalah dengan mengeceknya di instansi berwenang seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN).
2. Mengecek Status Tanah ke Kantor Kelurahan
Sebelum membeli, tanyakan kepada kantor kelurahan apakah tanah yang akan dibeli berpotensi sengketa. Karena syarat terbitnya Akta Jual Beli (AJB) adalah surat keterangan dari lurah bahwa tanah tidak dalam sengketa.
3. Memastikan Developer Menyediakan Bukti Kepemilikan yang Sah
Jika membeli rumah dari pengembang, pastikan developer memiliki surat keterangan yang menyatakan tanah tersebut clear and clean. Pastikan juga hak guna bangunan menunjukkan kepemilikan tanah yang sah.
4. Meminta Cover Note atau Surat Keterangan dari Developer. Calon pembeli dapat meminta developer menerbitkan cover note atau surat keterangan tertulis mengenai legalitas tanah. Dokumen ini memberikan kepastian hukum dan dapat menjadi bukti jika ada permasalahan di kemudian hari.
5. Menunggu Masa Aman Kepemilikan Selama Lima Tahun
Setelah transaksi dilakukan, pastikan dalam lima tahun pertama tidak ada gangguan hukum atau klaim kepemilikan lain. Jika dalam periode ini tidak ada permasalahan, maka sertifikat dianggap sah dalam sistem keadilan tata usaha negara.
Posting Komentar